INFO TEKNOLOGI

Percakapan di Telegram Sulit Dilacak oleh Pemerintah Indonesia

Laporan Zumrotul Abidin | Sabtu, 15 Juli 2017 | 11:25 WIB
Ilustrasi. Desain grafis: Birou suarasurabaya.net
suarasurabaya.net - Prof Henry Subiyakto Staf Ahli Bidang Hukum Menkominfo mengatakan, Telegram merupakan aplikasi pesan instan yang berasal dari Rusia, yang memang memiliki fitur berbeda dengan aplikasi komunikasi yang lain. Di aplikasi Telegram itu ada percakapan yang dalam waktu tertentu itu bisa langsung hilang.

"Pendirinya berkomitmen menjamin kerahasiaan bagi penggunanya. Kalau Whatsapp itu bisa dilihat atau terlacak lagi meski dihapus," katanya kepada Radio Suara Surabaya, Sabtu (15/7/2017).

Menurut Henry, ada 17 ribu situs yang rentan dipakai para teroris dalam berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi Telegram, para teroris bisa mengajarkan bom atau memaksakan paham radikalnya.

"Oknum-oknum yang bermasalah hukum seperti koruptor dan teroris juga memakai Telegram," katanya.

Henry menegaskan, sampai saat ini Pemerintah masih kesulitan berkomunikasi dengan pihak perusahaan Telegram.

Kewenangan memblokir situs Telegram ini merunut Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) Pasal 40 ayat 2 a dan 2 b yang isinya pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang muatannya melanggar Undang-undang semacam pornografi dan terorisme dan anti Pancasila.

Dalam konteks pencegahan yang tertera di ayat 2 b, kata Henry, pemerintah punya kewenangan untuk memutus Telegram. Meski ini tidak permanen. Menkominfo akan memberi kesempatan Telegram berbenah.

"Kalau platform ini mau berubah sesuai UU ITE Indonesia, ya bisa dibuka lagi. Jadi tidak ada pemblokiran permanen," katanya.

Terkait pemblokiran ini pemerintah tidak bermaksud mengkebiri kebebasan berpendapat masyarakat. Menurut Henry, mau mengkritik lewat sosial media apapun itu tidak masalah, tapi kalau untuk melanggar hukum maka jadi masalah.

"Soalnya kalau di Telegram itu bisa dihilangkan bukti-bukti percakapannya. Pemerintah jadi kesulitan untuk memberlakukan hukumnya," katanya. (bid/ipg)
Editor: Iping Supingah



Komentar Anda
Komentar 0
loading...

 
Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Kecelakaan Tunggal Mobil di A....
Ida Bagus Putu Andray‎
X
BACA LAINNYA